Kebijakan Ekonomi Internasional

Kebijakan Ekonomi Internasional

Lingkup perekonomian tidak hanya dalam negeri namun bisa menjadi lebih besar hingga luar negeri yang sering kita sebut dengan ekonomi internasional. Dalam ekonomi internasional terdapat banyak kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negera untuk mencapai sebuah tujuan yang sama. Tentu hal ini membutuhkan sebuah kebijakan yang bisa mengatur segala aktivitas di dalamnya yakni kebijakan ekonomi internasional. 

            Kebijakan ekonomi internasional dalam artian luas adalah sebuah tindakan atau kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pmerintah yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi segala beNtuk perdagangan dan pembayaran internasional baik itu dari sisi komposisi, arah dan lainnya. Perlu digaris bawahi bahwasannya kebijakan ini tidak berfokus pada tarif, quota, namun juga mencangkup kebijakan pemerintah dalam negeri yang secara tidak langsung akan memberikan pengaruh terhadap roda perdagangan serta pembayaran internasional, misalnya peran kebijakan fiskal dan peran kebijakan moneter.

            Sedangkan arti kebijakan ekonomi internasional secara sempit yakni sebuah tindakan atau kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan memberikan dampak dan pengaruh secara langsung pada perdagangan dan pembayaran internasional. selanjutnya kita akan membahas poin-poin penting yang ada dalam kebijakan ekonomi internasional, antara lain :

Instrumen Kebijakan Ekonomi Internasional

Instrumen kebijkan ekonomi internasional ini dibedakan berdasarkan kegiatan atau tindakan yang dilakukan. Setidaknya ada tiga instrumen penting yang ada dalam kebijakan ekonomi internasional yaitu :

1.      Kebijakan perdagangan internasional

Ruang lingkup kebijakan perdagangan internasional meliputi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sebuah rekening yang masih atau sedang berjalan transaksinya dari neraca pembayaran internasional, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor suatu produk baik barang ataupun jasa. Jenis dari kebijakan ini seperti kebijakan tarif terhadap impor, bilateral trade agreement dan masih banyak lainnya. 

 Kebijakan pembayaran internasional

Untuk kebijakan pembayaran ini mecangkup beberapa hal mengenai kebijakan pemerintah terhadap rekening modal dalam neraca pembayaran internasional tepatnya pada pengawasan terhadap pembayaran internasional. Contoh dari kebijakan ini seperti pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap lalu lintas devisa atau pengawasan terhadap lalu lintas modal jangka panjang.

3.      Kebijakan bantuan luar negeri

Kebijakan bantuan luar negeri merupakan sebuah tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berhubungan dengan bantuan, pinjaman dan lainnya. Bantuan itu berupa bantuan dengan tujuan untuk membantu rehabilitasi serta pembangunan dan bantuan meiliter kepada negara lain. 

Tujuan Kebijakan Ekonomi Internasional

1.      Autarki

Yang dimaksud dengan autarki adalah sebuah jalan untuk menghindari dari pengaruh negara lain dalam beberapa hal bukan hanya ekonomi, namun juga pada bidang politik dan militer.

2.      Kesejahteraan

Salah satu tujuan dari penerapan kebijakan ekonomi internasional adalah menciptakan kesejahteraan dengan mengadakan perdagangan internasional yang akan memperoleh keuntungan maksimal dari terjadinya spesialisasi produksi dan meninghkatnya tingkat konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat di suatu negara. Selain itu dengan adanya kebijakan ekonomi internasional bisa menghapuskan segala bentuk hambatan perdagangan internasional seperti tarif/bes, larangan perdagangan, quota dan lain sebagainya.  

3.      Proteksi

Sesuai dengan namanya proteksi yakni perlindungan. Dimana penerapan kebijakan ekonomi internasional bertujuan untuk melindungi semua industri yang sedang mengalami perkembangan atau sedang tumbuh dan juga melindungi perusahaan baru yang dari perusahaan-perusahaan besar yang melakukan hal semaunya sendiri dengan kelebihan dan keunggulannya, serta memberikan perlindungan produk dalam negeri dari persaingan barang-barang impor. Pada dasarnya bentuk perlindungan dalam perdagangan ini antara lain kebijakan tarif, kuota, larangan impor, subsidi dan dumping.

4.      Kesimbangan neraca pembayaran

Keseimbangan neraca pembayaran merupakan tujuan dari diterapkannya kebijakan ekonomi internasional. Karena pada dasarnya penerapan kebijakan ekonomi internasional ini akan mempengaruhi keadaan neraca pembayaran pula. Contoh ketika pemerintah menerapkan kebijakan stabilitas ekonomi internasional pada negara dengan kelebihan valuta asing atau devisa maka yang tidak akan terjadi apa-apa pada neraca pembayaran. Sedangkan jika pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi internasional di negara yang valuta asingnya kurang, maka hal berbeda akan terjadi akan ada sebuah perubahan baik dari proses maupun lalu lintas uang. Contoh kebijakan yang dilakukan yakni pengawasan tidak hanya pada devisa namun juga pada lalu lintas barang dan jasa serta modal.

5.      Pembangunan ekonomi

Terjadinya pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama dari diterapkannya kebijakan ekonomi internasional. Perlu kita ketahui bahwasannya ketika suatu negara mengalami pembangunan ekonomi yang baik dan merata maka menunjukkan kesejahteraan masyarakatnya terjamin. Untuk mencapai tujuan ini maka perlu ditatapkan atau diterapkannya sebuah kebijakan, antara lain :

·         Melakukan perlindungan terhadap industri dalam negeri, khususnya pada industri yang masih dalam masa awal perjalanannya.

·         Menekan jumlah barang impor yang tidak terlalu dibutuhkan atau tidak essential dan hanya melakukan impor jika mendesak dan benar-benar dibutuhkan.

·         Memperbanyak jumlah ekspor.

Macam-macam Bentuk Kebijakan Ekonomi Internasional

1. Tarif

Yang dimaksud dengan tarif adalah suatu pajak yang dikenakan kepada semua barang yang telah melewati batas suatu negara. Tarif juga sering disebut dengan bea masuk, dimana bertujuan untuk melindungi atau memberi proteksi terhadap industri-industri yang ada dalam negeri. Sebenarnya bukan hanya bertujuan untuk memberikan proteksi, pengenaan tarif biasanya juga merupakan kebutuhan yang sudah diatur dalam APBN yang bertujuan untuk menambah jumlah pemasukan fungsi devisa negara.

Ada beberapa jenis atau bentuk dari tarif, yakni :

·         Bea ekspor

Untuk tarif jenis ini adalah pajak atau bea yang dikenakan kepada barang-barang yang diangkut atau dikirim ke negara lainnya. Batas wilayah barang-barang tidak kena pajak adalah di custom area dimana semua barang bebas bergerak tanpa terkena bea, namun jika sudah melewati batas ini maka barang-barang tersebut akan terkena bea ekspor sesuai dengan aturan yang ada.

·         Bea transito

Merupakan salah satu jenis tarif atau bea yang dikenakan kepada barang-barang yang telah melewati batas wilayah suatu negara dengan ketentuan bahwasannya brang-barang tersebut memang tujuan akhirnya akan dikirim ke negara lainnya. Sesuai dengan namanya yakni transito maka bea ini dikenakan saat barang-barang ini transit di suatu wilayah sebelum menuju negara tujuannya.

·         Bea impor

Sedangkan bea impor adalah pajak atau bea yang dikenakan kepada barang-barang yang masuk ke dalam custom area yang dimana tujuan akhirnya adalah dalam negeri. Dengan demikian segala bentuk barang yang masuk ke dalam negeri akan dikenakan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. 

2. Kuota

Yang dimaksud dengan kuota adalah sebuah pembatasann yang diberlakukan kepada barang-barang impor dan jumlah barang-barang ekspor. Kuota ini ditentukan sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah, bisa jadi di setiap negara memiliki batasan-batasannya sendiri. Ada dua jenis kuota yakni :

·         Kuota impor

Kuota impor merupakan batasan yang diberikan dan diberlakukan kepada setiap barang impor, ada beberapa jenis kuota impor antara lain kuota absolut dimana batasan ditentukan oleh negara yang bersangkitan, kuota negosiasi dimana batasannya ditentukan dari perjanjian dua pihak yang bersangkutan, tarif kuota yang merupakan gabungan dari tarif dan kuota itu sendiri, dan kuota campuran yakni kuota yang murni dibebankan untuk melindungi industri dalam negeri agar tetap bisa bersaing. 

·         Kuota ekspor

Kuota yang biasanya diberlakukan kepada bahan-bahan mentah yang termasuk ke dalam komoditas perdagangan penting.

3. Subsidi

Subsidi merupakan sebuah bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang diambil dari alokasi dana atau anggaran yang diberikan kepada perusahaan yang memproduksi, menjual dan kegiatan lainnya. Dengan adanya subsidi ini harga jual suatu produk akan menjadi lebih murah. Contoh subsidi BBM. 

4. Dumping

Merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dengan cara menjual barang-barang ke luar negeri dengan harga yang jauh lebih murah dari harga jual dalam negeri.:

·      

Demikian penjelasan singkat mengenai kebijakan ekonomi internasional, yang pada umumnya membahas segala sesuatu atau kegiatan perekonomian dalam cakupan luas yakni internasional.